BERITA TERBARU – Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit supaya tidak menyebabkan ketentuan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini ia katakan usai Kapolri melarang fasilitas menyiarkan arogansi atau aksi kekerasan yang dikerjakan oleh bagian Polri ke publik.

“Ini dikhwatirkan bakal mempengaruhi tingkat kepercayaan penduduk pada Polri, dan dikhawatirkan menyebabkan publik jadi tidak bahagia bakal kinerja kepolisian.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi kerja jurnalis. “Ini bakal menghambat area gerak media. Apalagi kalau berita yang dimuat berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai kode etik jurnalistik,” katanya.

“Kita menyadari kerja jurnalistik itu didasarkan atas UU Pers yang menghargai tinggi kebenaran dan transparansi,” tambahnya.

Pangeran menambahkan, dirinya justru mendorong Kapolri untuk tingkatkan kualitas polisi dalam lakukan sistem hukum. Hal itu dapat berdampak positif bagi istitusi Korps Bhayangkara. “Sehingga kepercayaan penduduk jadi meningkat,” ungkapnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan fasilitas tentang kinerja Polri supaya menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang fasilitas menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan.

Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 5 april 2020. Surat ditujukan kepada para Kapolda dan Bidang Kehumasan Polri di tiap wilayah.

“Diimbau untuk menayangkan kesibukan kepolisian yang tegas namun humanis,” tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa (6/4).

Telegram bersama nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai wejangan arah (jukrah) untuk dikerjakan jajaran kepolisian.

Kapolri meminta supaya fasilitas tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri terhitung meminta supaya rekaman sistem interogasi kepolisian dalam penyidikan pada tersangka tidak disediakan.